Soal UAS PKN SMP Kelas 9 Semester 1 - SoalBagus.Com

Soal UAS PKN SMP Kelas 9 Semester 1

Download Soal pkn kelas 9 uas semester 1/ ganjil ktsp pilihan ganda dan essa tahun 2016 2017

Soal UAS PKN SMP Kelas 9 Semester 1. Download dan dapatkan soal latihan uas smp pkn kls 9 smt 1 tahun 2016 2017 sesuai dengan kurikulum ktsp dengan bentuk soal pilihan ganda dan essay dengan total ada 35 soal.

Soal Latihan PKN Kelas 9 UAS Semester 1/ ganjil/ gasal ini merupakan salah satu dari soal soal uas ganjil kelas 9, adapun soal soal lainnya silahkan di download saja dengan cara klik tautan judul postingan dibawah ini.


I. Pilihlah a, b, c atau d pada jawaban yang paling tepat !
1. Pasal dalam UUD 45 yang mengatur pembelaan negara ada pada UUD 45 :
A. Pasal 27 dan 28
C. Pasal 28 dan 30
B. Pasal 27, 30
D. Pasal 29 dan 30

2. Pertahanan Negara diatur  dalam UU No:
A. 2 tahun 2000
C. 3 tahun 2002
B. 2 tahun 2002
D. 3 tahun 2003

3. Contoh partisipasi pelajar dalam bela Negara :
A. belajar dengan tekun agar berhasil dalam lomba olimpiade
B. berjuang melawan penjajah
C. menguasai ilmu kemiliteran
D. siap berjuang melawan musuh

4. Di bawah ini termasuk tujuan Negara Indonesia kecuali ....
A. memajukan kesejahteraan umum
B. mencerdaskan bangsa
C. fungsi ketertiban
D. ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia

5. Di bawah ini contoh peran negara dalam melaksanakan fungsi  ketertiban negara :
A. TNI AL mengahalau gangguan dari negara lain
B. POLRI mengatasi demonstrasi anarkis
C. TNI  AD mengatasi teroris di Indonesia
D. TNI AD menangani perkelahian antar warga

6. Kesertaan bela negara bagi siswa dapat dilakukan dengan :
A. belajar PKn dengan tenang dan tertib
B. kerja bakti di sekolah
C. mengajak orang tua ke sekolah
D. meminjamkan catatan pada teman di sekolah

7. Guru mengajar dengan profesional di sekolah merupakan bukti  bela negara dalam hal :
A. pengabdian profesi
B. meningkatkan kesejahteraan guru
C. persyaratan mendapat sertifikasi
D. meningkatkan mutu sekolah

8. Di bawah contoh ancaman dari dalam  yang dapat mengancam  keselamatan  Negara :
A. pelanggaran batas negara oleh negara tetangga
B. penganiayaan TKW di Saudi Arabia
C. ancaman terorisme di Jakarta
D. pembuhunan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri

9. Kewenangan daerah otonom untuk mangatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundangan undangan adalah pengertian dari :
A. otonomi daerah
C. kemandirian daerah
B. otonomi daerah
D. kewenangan daerah

10. Hak mengajukan angket adalah hak dari :
A. Wali kota
C. Rakyat
B. DPRD
D. Masyarakat

11. Salah satu hak kepala daerah adalah :
A. memimpin penyelenggraan pemerintahan daerah.
B. mengajukan hak angket
C. mengajukan hak interpelasi
D. menyatakan pendapat

12. Dasar hukum dilaskanakannya otonomi daerah adalah UUD  45 :
A. Pasal 18
C. Pasal 28
B. Pasal 27
D. Pasal 33

13. Salah satu tujuan penerapan otonomi daerah adalah :
A. pengembangan kehidupan demokrasi
B. menumbuhkan pemimpin otoriter
C. meningkatkan budaya bangsa
D. mendorong munculnya daerah pariwisata

14. Dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah masyarakat dapat berperan dalam bentuk :
A. mendukung dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah
B. menyelenggrakan demonstrasi
C. pengabdian profesi
D. bersikap golput dalam pemilukada

15. Penyerahan sejumlah wewenang pemerintah dari pusat kepada daerah otonom yang lebih rendah adalah pengertian dari :
A. asas sentralisasi
C. asas desentralisasi
B. asas bantuan
D. asas dekonsentrasi

16. Kewenangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah tidak mencakup :
A. mengatur APBD
B. politik luar negri
C. mengatur pajak daerah
D. menentukan objek wisata

17. Di bawah ini ciri yang menonjol dari kebijakan publik
A. partispasi dan aspirasi masyarakat dalam perumusannya.
B. dilaksanakan oleh daerah otonom
C. bersifat mandiri
D. ditetapkan oleh pemerintah daerah

18. Lembaga yang menetapkan kebijakan publik adalah :
A. LSM
C. Pemda
B. LPM
D. MA

19. Di bawah ini langkah-langkah perumusan kebijakan publik yang benar :
A. isu masyarakat, perumusan. penerapan dan pengawasan, evaluasi kebijakan publik.
B. perumusan, opini, penerapan, pengawasan, evaluasi
C. penerapan, opini masyarakat, perumusan, evaluasi
D. evaluasi, perumusan, penerapan, opini, penetapan.

20. Di bawah ini adalah  faktor penyebab tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik , kecuali:
A. hukum belum ditegakkan sebagaimana mestinya
B. kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat
C. masih ada pejabat pemerintah yang tertutup
D. tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat

21. Konsekwensi dari ketidak aktifan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik sebagai berikut, kecuali :
A. kebijakan publik kurang sesuai dengan kepentingan rakyat
B. kebijakan publik kurang didukung rakyat
C. program pembangunan kurang berhasil
D. tingkat  kesadaran hukum masyarakat meningkat

22. Di bawah ini contoh kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah Depok
A. perda tentang larangan memperjual belikan minuman keras
B. mutasi pegawai
C. pengangkatan kepala dinas
D. kunjungan kerja DPRD

23. Bentuk Formal kebijakan publik adalah :
A. Peraturan Daerah (UU)
B. Pembentukan LPM
C. Pembentukan LSM
D. Munculnya opini masyarakat

24. Pemeran tidak resmi dalam perumusan kebijakan publik adalah :
A. Pemerintah daerah
C. LSM
B. DPRD
D. Masyarakat

25. Kurangnya informasi yang dimilki masyarakat , merupakan :
A. faktor eksternal ketidakaktifan masyarakat dalam berpastisipasi mendukung kebijakan publik
B. faktor internal ketidak aktifan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik
C. faktor mutlak ketidak aktifan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik
D. ciri pemerintah daerah yang gagal dalam merumuskan kebijakan publik

26. Kebijakan publik tentang pemberian kompensasi kenaikan BBM merupakan :
A. kebijakan distributif
C. kebijakan ekstraktif
B. kebijakan regulatif
D. kebijakan pasif

27. Kebijakan publik yang berkaitan dengan perilaku masyarakat termasuk :
A. kebijakan regulatif
C. kebijakan ekstraktif
B. kebijakan pasif
D. kebijakan distributuf

28. Salah satu fungsi kebijakan publik adalah :
A. mengutamakan golongan yang berkuasa
B. dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi
C. dapat menimbulkan ketidak nyaman dalam masyarakat
D. hak asasi warga negara kurang terjamin

29. Dalam mendukung terwujudnya  pelaksanaan kebijakan publik masyarakat dapat berpartisipasi dengan :
A. turut memberikan usulan, koreksi pada pemerintah melalui koran atau media lainnya
B. ikut dalam penyelenggaraan wajib militer
C. berdemontrasi secara anarkis
D. ikut menimbulkan ketidak tertiban dalam masyarakat

30. Di bawah ini contoh partispasi masyarakat dalam tahapan pertama lahirnya kebijakan publik :
A. mengkrtitisi kebijakan publik yang dilaksanakan
B. memberikan usulan masukan tentang persoalan  dalam masyarakat  melalui media masa sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan publik.
C. mendukung kebijakan publik yang sudah ditetapkan
D. bersikap pasif terhadap kebijakan publik yang sudah ditetapkan.

Essay :
1. Sebutkanlah 3 unsur pokok  Negara ?
2. Berikanlah 2 contoh keikut sertaan warga Negara dalam usaha pembelaan Negara?
3. Jelaskan pengertian dari upaya pembelaan Negara.
4. Sebutkanlah 3 asas otonomi daerah yang kamu ketahui !
5. Jelaskanlah pengertian dari kebijakan publik !

0 Response to "Soal UAS PKN SMP Kelas 9 Semester 1"

Post a Comment